Tanpa pungli, pelabuhan ini masuk zona bebas korupsi: perekonomian Okezone

JAKARTA Pelabuhan Makassar telah menjadi zona integritas dan dianugerahi predikat Daerah Bebas Korupsi (WBK). Zona Integritas (ZI) merupakan bagian integral dari upaya percepatan reformasi birokrasi sesuai dengan Rencana Induk Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025, Rencana Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Strategi Nasional Jangka Menengah. Rencana pengembangan.

Irjen Kementerian Perhubungan Arif Toha Tjahjagama mengatakan reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. korupsikolusi dan nepotisme (KKN).

“Penetapan zona integritas di kawasan pelabuhan menjadi prioritas utama bagi instansi pemerintah yang memiliki unit di kawasan tersebut, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian. Pertanian,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, diumumkan pada Sabtu (7 Oktober 2023) di Jakarta.

Arif Toha menegaskan, zona integritas merupakan komitmen untuk mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani dengan baik, namun ia juga menegaskan predikat WBK dan WBBM bukanlah tujuan akhir.

“Upaya, monitoring, dan evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk menjamin keberlanjutan perbaikan birokrasi,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris PAN-RB Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Instrumental, Erwan Agus Purwanto mengatakan, Zona Integritas (ZI) merupakan bagian dari Program Percepatan Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam grand design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025. , Rencana Reformasi Birokrasi 2020-2024, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Ikuti berita Okezone berita Google


“Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (menuju WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu daerah yang seluruh satuan kerja di daerah tersebut berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik dan memenuhi indikasi bebas korupsi. pelayanan publik. masyarakat yang prima, kinerja yang baik dan terdapat keterpaduan/integritas proses bisnis pelayanan antar unit kerja di daerah,” ujarnya.

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (PO) Makassar Hernadi Tri Cahyanto menjelaskan, kuncinya adalah kolaborasi dengan berbagai pihak antara lain CIQ (Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina), KPP TMPB Bea dan Cukai serta instansi terkait lainnya. membangun ekosistem pelabuhan utama Makassar. Terdapat tujuh instansi di wilayah Pelabuhan Makassar yang beberapa di antaranya telah meraih predikat WBK Nasional, dan upaya terus dilakukan untuk memastikan seluruh unit kerja mencapai standar integritas yang tinggi.

“Membangun Zona Integritas di Pelabuhan Makassar merupakan langkah nyata mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas korupsi,” ujarnya.

Di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, tujuh unit kerja telah bekerja keras membangun Zona Integritas WBK/WBBM. Ketujuh unit tersebut adalah Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar, Balai Karantina Pertanian Makassar, Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, KPPBC Menengah Bea Cukai Tipe B Makassar, Kantor Pelabuhan Utama Makassar, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dan Syahbandar Utama Makassar. Kantor.

Quoted From Many Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *