Saldi Isra menyinggung Gibran, Tak Setuju Wakil Daerah yang Belum Berusia 40 Tahun Bisa Mencalonkan Capres dan Cawapres: Samudera Nasional

JAKARTA – Hakim Konstitusi Saldi Isra tidak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi (CJ) yang menguatkan sebagian gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan mahasiswa asal Surakarta, Almas Tsaibbirru Re A.




Dalam proses pengambilan keputusan, Mahkamah Konstitusi menerima sejumlah gugatan mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun, sepanjang memiliki pengalaman sebagai presiden daerah.

BACA JUGA:

Hakim Saldi Isra termasuk yang kurang setuju dengan keputusan tersebut mengingat penambahan istilah alternatif dinilai tidak lagi ditujukan pada batasan calon presiden dan wakil presiden.

“Setelah dilakukan pembacaan secara lengkap dan cermat terhadap Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka alasan permohonan (petitum) jelas bertumpu pada ‘pengalaman direktur daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota’,” kata Saldi di sela-sela sidang Konstitusi. Pengadilan. Gedung, Senin (16/10/2023).

BACA JUGA:

Tak hanya itu, Saldi juga menyebut nama putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini menjabat Wali Kota Solo.

Padahal, secara kasat mata, permohonan nomor 90/PUU-XXI/2023 ini menggunakan ‘pengalaman’ dan ‘prestasi’ Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuannya,” ujarnya.

Selain Saldi Isra, hakim konstitusi yang berbeda pendapat adalah Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo.

Ikuti berita Okezone berita Google


Sedangkan lima hakim yang menyetujui kasus tersebut adalah Anwar Usman, Manahan Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic, dan Guntur Hamzah. Dari kelimanya, dua hakim MK mengutarakan alasan berbeda atau sepakat.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan materil pasal 169 surat tersebut q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tentang Batasan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) yang diajukan oleh Almas. Tsaqibbirru Re A.

BACA JUGA:

Dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 Almas Tsaqibbirru Re A meminta Mahkamah Konstitusi mengubah batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.

“Permohonan Pemohon diterima sebagian,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Senin (16/10/2023) saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat.

BACA JUGA:

Dalam kesimpulannya, Anwar mengatakan Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili permohonan Guo. Penggugat secara hukum berhak mengajukan mosi a quo.

“Permohonan pemohon sebagian sah menurut hukum,” ujarnya.

Quoted From Many Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *