Komite Pemuda Betawi mendorong lembaga adat dan budaya memasukkan RUU khusus dari Jakarta: Okezone Nasional

JAKARTA – Badan Legislatif Republik Lithuania (Baleg) menetapkan perubahan kedua terhadap Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan usulan pemerintah yaitu memasukkan rancangan undang-undang (RUU) pada Daerah Khusus Jakartayang akan mencabut status Jakarta sebagai ibu kota negara.




Ketua Dewan Pengarah Penyusunan Naskah Kaukus Pemuda Betawi Lutfi Hakim mengatakan, setelah Jakarta tak lagi menjadi ibu kota, banyak terjadi perubahan dari sisi perekonomian dan globalisasi.

Pihaknya juga telah merampungkan draf perubahan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Ibu Kota Negara. Usulan tersebut akan diajukan ke badan legislatif DPR RI (Baleg).

“Lembaga adat Betawi dan lembaga kebudayaan menjadi pilihan bagi masyarakat Betawi untuk diikutsertakan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007,” kata Lutfi, Rabu (11/8/2023) di Pondok Pesantren Al Hamid, Cipayung, Jakarta Timur. .

Ia mengatakan, usulan tersebut berdasarkan data sekaligus untuk melestarikan eksistensi masyarakat Betawi serta membangun ketahanan budaya dan sumber daya masyarakat Betawi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ungkapan Lembaga Adat dan Lembaga Kebudayaan Betawi dalam RUU yang akan dibahas kemudian ini tidak terlepas dari pengalaman Jakarta yang tidak pernah memihak masyarakat dan budaya Betawi melalui peraturan. nilai-nilai bangsa dan negara terjamin,” ujarnya.

Lutfi menambahkan, dalam hubungannya dengan negara, lembaga adat dan lembaga kebudayaan Betawi sudah mendapat pengakuan dari negara. “Masyarakat adat secara hukum konstitusional termasuk dalam Pasal 18 UUD 1945,” tutupnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan produk legislasi akan dimasukkan dalam peraturan daerah (Perda). Dengan demikian, lembaga adat dan lembaga kebudayaan yang diatur dalam UU 29 Tahun 2007 akan dilaksanakan melalui Peraturan Pemprov DKI Jakarta.

“Usulan ini sudah ditetapkan dengan baik Eh, “Setelah itu, kami di DPRD siap melakukan pengawasan terhadap turunannya berupa peraturan daerah,” jelasnya.

Ikuti berita Okezone berita Google

Ikuti terus semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang
klik disinidan nantikan kejutan menarik lainnya


Sementara itu, Ketua Tim Penyusun Perubahan UU No. 29 Tahun 2007, Beky Mardani, menyatakan bahwa perubahan UU No. 29 Tahun 2007 mewakili keberadaan masyarakat adat Betawi di Jakarta. Untuk itu, lembaga adat dan lembaga kebudayaan harus dimasukkan dalam batang tubuh undang-undang.

“Kita perjuangkan UU Jakarta yang baru. Jadi ini harga mati bagi masyarakat Betawi. Karena UU ini adalah eksistensi masyarakat adat Betawi,” tegasnya.

Beky mengatakan, keberadaan masyarakat adat Betawi dapat diwujudkan melalui undang-undang turunan, khususnya dalam bentuk peraturan daerah.

“Keberadaan masyarakat Betawi akan hilang dari UU 29/2007. Kita tidak bisa melawan. Tapi dengan adanya perubahan UU ini, akan ada peraturan daerah turunan yang menjadi acuan kita untuk melawan,” jelasnya.

Hal ini untuk menjawab kekhawatiran yang sama ketika Muhammad Husni Thamrin membentuk kelompok Betawi pada tahun 1923 dan terbentuknya tokoh-tokoh muda Betawi pada tahun 1927, lanjutnya.

Zainudin yang mewakili Ketua Dewan Adat Betawi Marullah Matali mengatakan UU 29 Tahun 2007 adalah semangat Jakarta. Untuk itu, menurutnya, susunan kata pada revisi UU 29 Tahun 2007 harus tepat.

“Sejak tahun 1918, masyarakat adat Betawi sudah diakui. Oleh karena itu, lembaga adat dan lembaga kebudayaan harus tercantum dalam undang-undang,” tegasnya.

Quoted From Many Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *