Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman: Saya hanya tertawa Ha Ha Ha: Lautan nasional

JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (CJ) Anwar Usman tak ingin khawatir jika ada pihak yang melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan nepotisme. Saat Anwar menanyakan kabar tersebut, dia memutuskan untuk tertawa.




“Saya ketawa saja, ha ha ha,” kata Anwar, Selasa (24/10/2023) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.

Anwar tak merinci kabar tersebut. Awalnya dia enggan menjawab pertanyaan wartawan.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) sebelumnya melaporkan Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan kolusi dan nepotisme.

Koordinator TPDI Erick S. Paat menjelaskan, alasan pihaknya melaporkan Anwar Usman dan keluarga Jokowi terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden.

Erick pun mempertanyakan alasan Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman tak kunjung mundur dari jabatannya usai putusan keluar.

“Secara undang-undang, kalau badan peradilan dalam hubungan kekeluargaan, maka presiden atau ketua senat harus mengundurkan diri, itu jelas. “Tapi kenapa Ketua Mahkamah Konstitusi membiarkan dirinya tetap menjadi Ketua Senat,” ujarnya.

Ikuti berita Okezone berita Google


Selain Anwar Usman, pihaknya juga melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Kemudian Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Almas Tsaqibbirru selaku pemohon, Arif Suhadi serta seluruh hakim konstitusi yang mengawasi putusan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme yang diduga dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Kepala Seksi Intelijen KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti dan memverifikasi laporan tersebut.

“Laporan masyarakat yang disampaikan sesuai ketentuan akan terus kami tindak lanjuti dengan melakukan analisis dan verifikasi untuk memastikan memenuhi syarat dan menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Ali dalam keterangannya, Senin, 23 Oktober. 2023.

Lebih lanjut dia menyatakan, peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi sangat diperlukan. “Tentunya didukung dengan data awal sebagai bahan kajian dan analisis lebih lanjut,” pungkas Ali Fikri.

Quoted From Many Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *