Ditetapkan Tersangka, Wali Kota Bima Dikabarkan Terima Rp 8,6 Miliar: National Okezone

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapkan Wali Kota Bima periode 2018-2023, Muhammad Luthfi, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota (Pemkot) Bima. Luthfi diduga menyiapkan berbagai proyek senilai puluhan miliar pada tahun anggaran 2019-2020.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menjelaskan, Luthfi membuat sejumlah proyek dengan syarat keluarga dekatnya. Modifikasi proyek tersebut bermula saat Luthfi meminta dokumen berbagai proyek kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota (PUPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bima.

Lebih lanjut, Luthfi memerintahkan pejabat terkait menyiapkan berbagai proyek.

“MLI memerintahkan beberapa pejabat di Dinas PUPR dan BPBD Kota Bima untuk menyiapkan berbagai proyek yang mempunyai nilai anggaran besar dan proses persiapannya berlangsung di rumah dinas Wali Kota Bima,” kata Firli dalam konferensi pers di Jakarta. gedung KPK. Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2023).

Nilai proyek Dinas PUPR dan BPBD Pemko Bima tahun anggaran 2019 hingga 2020 mencapai puluhan miliar rupee, ujarnya.

Luthfi kemudian mengidentifikasi kontraktor mana saja yang berpotensi memenangkan proyek tersebut. Proyek yang dimaksud antara lain proyek pelebaran jalan Nungga Toloweri serta penyediaan listrik dan PJU kompleks perumahan Oi’Foo.

“MLI secara sepihak akan segera mengidentifikasi kontraktor yang siap menerima pekerjaan pada proyek dimaksud. Proses lelang masih berjalan, namun hanya formalitas dan kenyataannya pemenang lelang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan dalam ketentuan, kata Firli.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menduga Luthfi mendapat gratifikasi selama pengerjaan proyek tersebut. Luthfi diduga menerima suap sebesar Rp 8,6 miliar.

Ikuti berita Okezone berita Google


“Teknik penyetoran uang melalui transfer bank atas nama orang-orang kepercayaan MLI termasuk anggota keluarga. MLI juga diketahui mendapat imbalan termasuk berupa uang dari pihak lain dan tentunya tim penyidik ​​akan terus mendalami lebih lanjut, ujarnya.

Atas perbuatannya, Luthfi diduga melanggar Pasal 12 surat tersebut (i) dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Quoted From Many Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *