Aturan Impor Barang Konsinyasi yang Dipercepat, Berlaku Mulai 17 Oktober 2023: Okezone Economy

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan) menjelaskan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Impor dan Ekspor atas Barang Kiriman akan mulai berlaku.

Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC Kemenkeu), Fadjar Donny Tjahjadi menjelaskan aturan ini juga sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023.

BACA JUGA:

“Hal ini juga sejalan dengan tuntutan pemerintah untuk melindungi UKM. Maka dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan mengeluarkan dua peraturan tersebut,” kata Fadjar dalam jumpa pers kepada media di Jakarta, Kamis (12/1). 10/2023).

Selain untuk melindungi UMKM di Indonesia, aturan ini merupakan bentuk lain dari perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi impor barang konsumsi.

BACA JUGA:

PMK 96/2023 juga memperbarui sejumlah ketentuan dalam PMK 199/2019. Pertama, skema kemitraan PPMSE dengan DJBC bersifat wajib.

“Sebelumnya di PMK 199 bersifat opsional, namun dengan PMK 96/2023 menjadi wajib. PPMSE juga wajib melampirkan e-katalog dan e-faktur untuk pembanding dengan waybill (KN) sehingga Bea dan Cukai dapat mengetahui keluar dari harga aslinya,” jelas Fadjar.

Ikuti berita Okezone berita Google


Pejabat Bea dan Cukai juga mencatat beberapa perusahaan e-commerce sudah menjalin kemitraan, seperti Lazada. Sementara itu, pihak Shopee masih melalui proses.

“Dalam aturan ini, kami menetapkan PPMSE sebagai importir, termasuk mengenakan sanksi administratif berupa denda apabila terdapat kesalahan pernyataan mengenai nilai atau kuantitas pabean,” jelas Fadjar.

PMK 96/2023 juga menaikkan jenis komoditas yang dikenakan tarif Most Favored Nation (MFN). Pada PMK 199/2019, komoditas dengan tingkat DNV awalnya hanya tekstil dan produk tekstil (15-25%), alas kaki (25-30%), tas (15-20%) dan buku (0%).

“Dengan PMK ini, komoditas lain yang memiliki tarif MFN antara lain sepeda (25-40%), jam tangan (10%), kosmetika (10-15%) dan besi baja (0-20%),” imbuhnya.

Fadjar mengatakan, hal itu memperhitungkan transaksi bisnis, misalnya impor kosmetik yang sangat tinggi melalui konsinyasi. Sepeda dan jam tangan juga merupakan barang konsinyasi dengan jumlah impor yang tinggi.

“Ini berdampak besar pada industri dalam negeri dan 40% tarif MFN ditujukan untuk sepeda listrik. Ditambahkan besi dan baja untuk mengantisipasi beralihnya importir dari barang biasa ke barang forwarding,” kata Fadjar.

Pihaknya juga menegaskan, bill of lading dalam PMK 96/2023 diperlakukan sebagai pemberitahuan pabean, berbeda dengan PMK 199/2019 yang tidak secara tegas disebut sebagai pemberitahuan pabean.

“Untuk memperjelas kewajiban hukumnya, jika terjadi pelanggaran atau kesalahan maka importir akan bertanggung jawab dan ada sanksi administratif berupa denda,” pungkas Fadjar.

Quoted From Many Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *