8 Fakta Mengerikan Dana Pensiun di 4 BUMN Dirampok: Economy Okezone

JAKARTA – Dibalik penipuan yang dilakukan 4 BUMN (LEDAKAN) ke dana pensiun (Dapen), ada fakta mengejutkan seputar fenomena tersebut.

Termasuk hasil pemeriksaan yang menunjukkan 34 dari 48 BUMN pengelola Dapen memiliki arus kas yang tidak sehat, pengelola Dapen dinilai tidak memiliki keahlian yang memadai untuk mengisi jabatannya sehingga menimbulkan kerugian negara yang kini mencapai sedikitnya Rp 300 miliar.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kasus Dapen bukanlah hal baru bagi BUMN. Menurut dia, permasalahan ini sudah berlangsung lama dan baru terselesaikan dalam beberapa tahun terakhir. Jika permasalahan ini tidak diatasi, maka dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh dunia usaha, namun juga Indonesia sebagai negara yang membiayainya.

Dirangkum Okezone, Minggu (8/10/2023), berikut 8 fakta mengerikan dana pensiun di 4 perusahaan pelat merah:

1. 70% dana pensiun BUMN sakit

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim khusus yang dibentuk BUMN, ditemukan 34 dari 48 dana pensiun BUMN sakit, yang mewakili 70% dari total dana pensiun BUMN yang dihitung.

Ternyata 70% dari 48 dana pensiun yang dikelola BUMN sakit atau 34 (dapen) bisa dinyatakan tidak sehat, kata Erick saat jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung, Selasa, 3 Oktober 2023 lalu.

Menurut Erick, pembentukan tim khusus yang melibatkan Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian BUMN, dan Deputi Kementerian BUMN bermula dari dugaan adanya indikasi penipuan dan kesalahan pengelolaan dana investasi pensiunan pegawai BUMN. .

Kementerian BUMN juga mengambil kesimpulan mengenai permasalahan Dapen BUMN, salah satu penyebabnya adalah pengelolaan mekanisme investasi dilakukan oleh para pensiunan yang tidak ahli di bidangnya.

2. Profil 4 tersangka BUMN penggelapan dana pensiun

Dalam pemeriksaan, ditemukan sedikitnya 4 BUMN melakukan penggelapan dana pensiun, antara lain:

– Angkasa Pura I

Angkasa Pura I adalah penyelenggara negara bandara tersebut. Bisnis perusahaan ini fokus pada pelayanan bandara di Indonesia bagian tengah dan timur.

Angkasa Pura I mengelola 15 bandara di seluruh Indonesia. Selain itu mereka juga mempunyai 5 anak perusahaan yaitu; PT Angkasa Pura Logistik, PT Angkasa Pura Properti, PT Angkasa Pura Support, PT Angkasa Pura Hotel dan PT Angkasa Pura Retail.

– ID MAKANAN

ID FOOD adalah merek dagang dari induk perusahaan makanan milik negara PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

Perusahaan ID FOOD bergerak di bidang pertanian dan agroindustri, peternakan dan perikanan, serta perdagangan dan logistik. Perusahaan ini beranggotakan lima eks BUMN yakni PT Perusahaan Dagang Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari, dan PT Garam.

– PTPN III

Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III merupakan BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran komoditas perkebunan.

Komoditas perkebunan yang dibudidayakan adalah kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, kakao, tembakau, berbagai jenis kayu, buah-buahan dan berbagai tanaman lainnya.

– Inhutani

PT Pengusahaan Hutan dan Industri (Inhutani) merupakan anak perusahaan Perum Perhutani. PT Inhutani bergerak dalam bidang pengelolaan hutan alam, kehutanan perkebunan, industri pengolahan hasil hutan kayu dan non-kayu, agroforestri dan jasa wisata hutan.

3. 2 BUMN Ditemukan BPKP Terindikasi Penipuan

Temuan penyelidikan BPKP menemukan 2 dari 4 dana pensiun BUMN yang dilaporkan menunjukkan tanda-tanda penipuan atau korupsi.

“Sebenarnya dua dari empat dana pensiun tersebut ada indikasi penyelewengan,” kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Ia mengatakan, berdasarkan data keempat BUMN tersebut, pihaknya memilih sampel transaksi investasi sebesar 10% dari Rp 1,125 triliun. Dari data yang diperoleh, mereka menyimpulkan adanya transaksi yang tidak memperhatikan prinsip tata kelola yang baik.

“Kami juga mengambil sampel transaksi investasi sebesar 10% setidaknya sekitar Rp1,125 triliun. Kami menemukan beberapa transaksi tersebut dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik,” kata Ateh.

Terkait pemeriksaan BUMN, BPKP melakukan penilaian berdasarkan tanggung jawab, pengelolaan, dan identifikasi area risiko. Selain itu, mereka juga memberikan rekomendasi perbaikan BUMN yang tidak mengandung unsur penipuan.

4. Sudah tidak bisa ditebak lagi, negara mengalami kerugian

Penggelapan dana pensiun yang dilakukan 4 BUMN tersebut bukan lagi merupakan tuntutan, namun terbukti dan kerugiannya pasti ditanggung negara.

Jadi bukan dugaan, ada kerugian negara, makanya kita bawa ke kejaksaan, kata Erick, Kamis, 5 Oktober 2023.

Erick menyatakan hal itu setelah Kementerian BUMN meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap 4 BUMN terdampak.

Menurut dia, kerugian negara kini sedikitnya mencapai Rp300 miliar dan masih ada kemungkinan bertambah seiring terus dilakukannya penyelidikan.

“Dari investasi sekitar Rp 1,1 triliun, Rp 300 miliar menjadi kerugian negara,” kata Erick.

5. Pengembalian yang tidak wajar dari Dapen 4 BUMN

Kementerian BUMN mencatat imbal hasil dana pensiun di 4 BUMN lebih rendah dari 4% atau tepatnya sekitar 1-2%. Persentase tersebut paling rendah dibandingkan imbal hasil Dapen BUMN lainnya.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan instrumen investasi yang dipilih mendatangkan keuntungan yang tidak proporsional karena terlalu kecil dibandingkan dana yang diinvestasikan.

“Kemarin kita pilih yang imbal hasilnya sangat rendah, di bawah 4%. Jadi imbal hasilnya hanya 1-2%> jadi jauh di bawah bunga deposito, tidak masuk akal,” kata Tiko saat ditemui di acara tersebut. Gedung Sarinah di Jakarta pada Selasa 3 Oktober 2023.

Menurut Tiko, rendahnya imbal hasil jelas menunjukkan adanya investasi yang sangat merugikan negara.

6. Permasalahan BUMN tidak hanya menyangkut dana pensiun

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, sebenarnya permasalahan yang dihadapi BUMN saat ini bukan hanya dana pensiun.

“Jujur saja (masalah BUMN) masih banyak dan bukan hanya dana pensiun saja,” jelas Burhanuddin.

“Kenapa kita utamakan dana pensiun, karena dalam agenda kita di Kejaksaan Agung yang menyentuh harkat dan martabat hidup banyak orang, kita prioritaskan itu,” ujarnya.

Karena dana pensiun yang dikorupsi, Burhanuddin menyayangkan masih ada oknum yang berani menyalahgunakannya. Bersama Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus), ia berjanji akan menindak pelakunya.

7. Persamaan 4 Kasus Dana Pensiun BUMN dan Korupsi Jiwasraya dan Asabri

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, skema penggelapan dana pensiun di 4 perusahaan pelat merah tersebut serupa dengan kasus mega korupsi di PT Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Skema penipuan yang dimaksud berupa investasi Dapen yang disalahgunakan oleh manajemen empat perusahaan sebelumnya.

“Karena kemiripan kasus Jiwasraya dan Asabri, investasinya disalahgunakan, mengharapkan imbal hasil tinggi, tapi akhirnya investasi di saham-saham yang justru labil. Nah,” kata Erick dalam wawancara di televisi swasta. Kamis, 5 Oktober 2023.

“Di sana kemungkinan dana pensiun di BUMN sama, mirip, sistemnya curang,” lanjutnya.

8. Janji Erick Thohir menyelesaikan kasus dana pensiun BUMN

Erick Thohir memastikan akan memberantas penipuan atau korupsi di dana pensiun hingga sisa masa jabatannya hingga pertengahan 2024.

Dalam mengusut kasus korupsi dana investasi pensiunan perusahaan pelat merah, ia memperkuat kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Kami terus berupaya membersihkan BUMN. Salah satu fokus kami saat ini adalah perbaikan pengelolaan dana pensiun. “Bersama Jaksa Agung dan BPKP, kami akan mengungkap tuntas korupsi dana pensiun BUMN,” kata Erick melalui akun Instagram miliknya, dikutip Jumat 6 Oktober 2023 lalu.

Quoted From Many Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *